37 tips mengatasi kontrak bermasalah

Tulisan ini lanjutan atas sumber risiko kontrak. Risiko atas kontrak merupakan risiko yang cukup sering terjadi dimana dampak yang ditimbulkan juga sangat besar. Idealnya kontrak harus seimbang dari sisi hak dan kewajiban termasuk dalam hal risiko-risiko yang harus diarahkan ke pihak-pihak yang  sesuai dan mampu untuk mengatasi risiko yang terjadi secara kontraktual. Namun pada kenyataannya, beberapa pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain dalam kontrak untuk mengalihkan risiko-risiko dalam kontrak yang tidak seharusnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga pihak lain dirugikan karena menanggung risiko yang bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, penguasaan yang lemah atas kontrak akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Kajian mengenai risiko dan respon risiko ini semoga akan membantu dalam mengelola proyek.

Telah disinggung dalam posting sebelumnya bahwa kontrak harus memenuhi beberapa asas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan asas-asas yang digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu :

1        Adil, yaitu melindungi kepentingan masing-masing pihak secara wajar dan tidak melindungi salah satu pihak secara berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

2        Seimbang, yaitu pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus seimbang.

3        Setara, yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa harus setara

Di samping itu menurut KUH Perdata, tiga asas hukum kontrak yang berlaku di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas berkonsensualitas. Asas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan membuat kontrak sejauh tidak bertentangan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

1.      Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak

2.      Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak

3.      Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak

4.      Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak

Kontrak konstruksi harus benar-benar berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU No.18/1999, Peraturan Pemerintah No. 28, 29, 30 tahun 2000 dan UU No.30/2000 termasuk peraturan-peraturan lain yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku. Selain itu, ketentua-ketentuan yang terdapat dalam standar/sistem kontrak konstruksi internasional, misalnya FIDIC/JCT yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dipakai untuk kontrak konstruksi mendatang.
Salah satu cara untuk menangani risiko adalah dengan mengalokasikan risiko-risiko tersebut ke dalam klausul-klausul kontrak. Hal ini disebabkan karena kontrak merupakan alat manajemen risiko yang menjelaskan mengenai aturan yang harus dipatuhi dalam suatu proyek konstruksi. Oleh sebab itu pantaslah kiranya kita menaruh perhatian bahwa kita akan mengurangi atau mengalokasikan risiko melalui klausul-klausul yang ada dalam kontrak konstruksi. Cara untuk menangani risiko adalah dengan melakukan analisis risiko untuk mendapatkan kontrak yang berkualitas baik ditandai dengan tidak adanya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
Tipe kontrak yang dapat diterima bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa ditentukan dari keadaan masing-masing proyek dan kelaziman dari peninjauan secara ekonomi serta kondisi yang kompetitif. Karena adanya faktor risiko pada pemilihan tipe kontrak, Kerzner menyarankan penyedia jasa harus melakukan negosiasi tidak hanya besarnya biaya penawaran tetapi juga menegosiasikan tipe kontrak yang akan diterapkan. Hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh pada berapa besar biaya penawaran pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh penyedia jasa.
Format standar yang digunakan dalam dokumen kontrak memiliki keuntungan, karena penggunaannya telah terbukti di lapangan dalam sisi kepatutan dan daya kerja, di samping dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya selisih paham terhadap klausul kontrak antara beberapa pihak. Standarisasi format kontrak dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di antara pengguna jasa, penyedia jasa dan konsultan. Isi kontakatau klausul kontrak sangat tergantung pada keberhasilan cara-cara melakukan negosiasi.
Agar kesetaraan kedudukan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dapat terwujud, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Kontrak beserta peraturan dan perundangan terkait dapat dijadikan alat pengendali bagi kedua pihak
2.      Penyedia jasa dan pengguna jasa harus memahami aturan2 dan perundangan yang ada
3.      Perlu adanya gerakan moral di kalangan penyedia jasa untuk meningkatkan bargaining powernya
4.      Adanya peran aktif organisasi asosiasi terkait dalam memperjuangkan kesetaraan
5.      Peran aktif kalangan akademisi sebagai pihak yang dapat dianggap sebagai penengah / netral
Ketidakjelasan pasal dalam kontrak konstruksi dapat menimbulkan perselisihan, yang dibedakan sebagai berikut:
1.      Perbedaan pendapat, umumnya masih dapat ditangani dengan dialog dengan pihak – pihak yang berselisih.
2.      Persengketaan, merupakan perselisihan yang bersifat terbatas dan masih dapat diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga.
3.      Pertentangan, tuntutan dimana masing-masing mengusahakan kemenangan, usaha pembenaran atas argumentasinya, dan usaha penolakan atas argumentasinya, dan usaha penolakan atas argumen lawannya
Untuk biaya kontigensi yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian, lebih lanjut dijelaskan oleh Kerzner terdiri dari dua komponen, yaitu: Normal contingencies, dan Risk contingencies. Normal contingencies adalah perkiraan biaya yang diakibatkan oleh ketidakakuratan pada desain dan metode perkiraan biaya, yang umumnya besarannya merupakan berdasarkan data proyek-proyek terdahulu. Sedangkan risk contingencies adalah merupakan perkiraan biaya akibat dari kemungkinan kejadian satu aktifitas akibat ketidakpastian dari aktifitas tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan kontrak masih belum memenuhi asas-asas di atas. Akibatnya sering terjadi risiko atas kontrak. Mengacu pada beberapa referensi dan penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia, Penulis mencoba untuk merangkum dan memetakan risiko yang dominan terjadi di Indonesia dalam tabel berikut ini.

Tabel di atas adalah daftar 12 risiko yang paling sering terjadi dan berdampak besar. Daftar itu didapat dari hasil survey atas 80 Project Manager di suatu perusahaan jasa konstruksi.

Berdasarkan referensi dari Flanagan-Norman dan beberapa penelitian sebelumnya serta validasi oleh beberapa pakar, maka dibuat tabel yang berisi respon risiko dominan. Tabel dibagi dalam dua bagian, yang pertama respon risiko yang bersifat preventif dan yang kedua berisi respon risiko yang bersigat korektif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About budisuanda

Praktisi dan akademisi manajemen proyek
This entry was posted in Kontrak, Resiko Proyek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s